Pemerintah Kabupaten Sumenep

Profil Satuan Kerja

SKPD : Bagian Hukum
Alamat : Jl. Dr. cipto No. 33 Sumenep
Telpon / Fax : /
Email :
Website :

Profil Pimpinan

Nama : Hizbul Wathan, S.H.,M.H.
NIP :
Pangkat :
Golongan :

Tugas Pokok

Pasal 8  

  1. Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi dan kegiatan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum,  mempunyai fungsi :
  1. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas hukum;
  2. penyusunan bahan kebijakan, penelitian dan evaluasi guna perumusan peraturan perundang-undangan;
  3. penyusunan bahan dan pertimbangan guna pemberian penyuluhan dan bantuan hukum kepada semua aparat pemerintah daerah terhadap masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  4. pelaksanaan kodifikasi peraturan perundang-undangan,  publikasi dan dokumentasi produk hukum serta penyelenggaraan pengkajian        hukum; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Fungsi

Pasal 9  

  1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a), mempunyai tugas :
  1. menyusun program kerja pelaksanaan tugas peraturan perundang-undangan;
  2. menghimpun, meneliti dan mengolah data hukum yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
  3. mempersiapkan rancangan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
  1. Sub Bagian Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b), mempunyai tugas :
  1. menyusun program kerja pelaksanaan tugas bantuan hukum;
  2. menginventarisasi persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;
  3. melaksanakan bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan kepada pegawai dalam lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan;
  4. memberikan pelayanan dan konsultasi Hukum kepada masyarakat; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
  1. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf c), mempunyai tugas :
  1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum;
  2. Mempublikasikan dan mendokumentasikan serta menyebarluaskan produk-produk hukum;
  3. Melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH);
  4. Mengumpulkan, menyusun pengkajian hukum serta menyusun perencanaan bahan penerbitan produk hukum dalam Lembaran Daerah;
  5. mengelola kearsipan bagian dalam hal arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital dan menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Nama Layanan Publik
Nama Program Kegiatan
Renstra OPD
Nama Layanan Publik Tahun Tingkat
Nama Data Berkas Tahun